Welcome Guest 

Show/Hide Header

Selamat Datang, Silahkan login dengan mengisi username dan password atau dengan menggunakan menu login Facebook, Twitter atau Email diatas









Pages: [1]
Author Topic: LEMBAGA KONSUMEN
Isabella-
Jenna
Newbie
Posts: 5
Post LEMBAGA KONSUMEN
on: September 7, 2017, 08:48

Berkaitan kelembagaan, UUPK mengamanatkan tidak kurang dari tiga jenis kelembagaan yang bisa bertindak dalam perlindungan customer. Pertama, sudah pasti organisasi customer, yang dalam UUPK dikatakan sebagai Instansi Perlindungan Konsumen Swadaya Orang-orang (LPKSM). Mengapa butuh untuk dikatakan pertama? Karna jauh sebelumnya UUPK ini disahkan, organisasi customer telah terdapat terlebih dulu.

YLKI yang berada di Jakarta, adalah organisasi yang pertama, seterusnya disertai dengan organisasi customer beda di beberapa daerah, seperti : Yogyakarta, Medan, Makassar, Bandung, Surabaya resep kue kering serta kota yang lain. Tanpa ada punya maksud menyombongkan diri, YLKI adalah penggagas serta membidani lahirnya UUPK. Tidak tanggung-tanggung, inspirasi ini dengan historis udah mulai disuarakan sejak mulai 1975-an.

Sebelumnya UUPK disahkan, minimal baru ada sekitaran belasan organisasi customer di Indonesia. Namun sesudah UUPK – yang mendorong dibuatnya LPKSM di daerah tingkat II (kabupaten/kota), sekarang telah nyaris 300-an LPKSM yang terdaftar di Direktorat Perlindungan Konsumen serta Teratur Niaga, Kementerian Perdagangan RI. Sudah pasti dari 300-an LPKSM ini masihlah butuh diliat kembali berapakah yang masihlah aktif serta berapakah yang telah “menghilang”.

Ke-2, Tubuh Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Tubuh ini semestinya jadi institusi berdiri sendiri yang tertinggi serta bergengsi dalam bagian perlindungan customer. Bertanggung jawab segera pada Presiden, BPKN bertindak dalam memastikan arah serta kebijakan perlindungan customer di Indonesia. Sebenarnya kata kata bijak, belum juga cukup tampak hasil riil sepak terjangnya untuk perlindungan customer Indonesia. Hal ini dipicu kewenangannya yang hanya berikan wejangan serta pertimbangan pada pemerintah.

Serta, ke-3, merupakan Tubuh Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Institusi ini didorong untuk dibuat di daerah tingkat II (kabupaten/kota), jadi alternatif tempat penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tubuh ini semestinya miliki kewenangan cukup untuk hasilkan ketentuan final untuk customer, serta aktor usaha harus melakukan putusan yang udah diputuskan. Sebenarnya, BPSK nyatanya tidak kuasa memaksa aktor usaha yang bermasalah untuk datang penuhi panggilan. Serta putusan BPSK lantas tidak automatis berkekuatan hukum terus. Tetaplah saja mesti disahkan terlebih dulu oleh Pengadilan Negeri setempat.

Pages: [1]

Mingle Forum by cartpauj

Version: 1.0.33
;
Page loaded in: 0.016 seconds.